Oleh: HATOMI
Pimpinan PT Media Sumber Berita – Focusberita.com
Pemberhentian Kepala Desa Bedengung, Amrullah, oleh Bupati Bangka Selatan menjadi persoalan yang patut mendapat perhatian publik.
Bukan semata-mata karena seorang kepala desa kehilangan jabatannya, melainkan karena keputusan pemerintah menyangkut kewenangan, keadilan, dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.
Bupati tentu memiliki kewenangan memberhentikan kepala desa sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jabatan kepala desa bukanlah kekuasaan tanpa batas. Jika terbukti menyalahgunakan wewenang, melanggar kewajiban, atau melakukan pelanggaran yang memenuhi dasar pemberhentian, tindakan tegas pemerintah dapat menjadi bentuk penegakan aturan.
Namun, ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan: ketegasan tanpa dasar hukum yang kuat berisiko menjadi kesewenang-wenangan, sedangkan kekuasaan yang dijalankan berdasarkan hukum merupakan bagian dari keadilan.
Jangan Hanya Melihat Keputusan, Periksa Juga Dasarnya
Publik perlu mengetahui secara terang apa yang sebenarnya menjadi dasar pemberhentian Amrullah.
Apakah pelanggaran yang dituduhkan telah diperiksa secara objektif?
Apakah hasil pemeriksaan Inspektorat mendukung keputusan tersebut?
Apakah tahapan pemberian sanksi sebelumnya telah dilaksanakan sesuai aturan?
Pertanyaan-pertanyaan itu bukan bentuk perlawanan terhadap pemerintah daerah.
Justru sebaliknya, itulah bagian dari kontrol sosial yang sehat dalam negara hukum.
Jika pemerintah memiliki bukti dan dasar hukum yang kuat, penjelasan terbuka akan memperkuat kepercayaan masyarakat.
Sebaliknya, jika terdapat persoalan prosedur atau dasar hukum yang belum jelas, hal tersebut perlu ditelusuri melalui mekanisme yang sah.
Kita tidak boleh buru-buru menyimpulkan bahwa kepala desa bersalah hanya karena telah diberhentikan. Namun, kita juga tidak boleh langsung menganggap keputusan bupati keliru hanya karena menimbulkan polemik.
Hukum tidak boleh tunduk kepada jabatan, tetapi jabatan juga tidak boleh dihakimi hanya berdasarkan opini.
Kepala Desa Bukan Penguasa Mutlak, Bupati Pun Bukan Pemegang Kekuasaan Tanpa Batas
Kepala desa memiliki tanggung jawab besar karena mengelola pemerintahan dan kepentingan masyarakat di tingkat paling dekat dengan rakyat.
Karena itu, penyalahgunaan wewenang, apabila terbukti, tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele.
Namun, kewenangan bupati dalam membina dan memberhentikan kepala desa juga harus dijalankan secara terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tidak boleh ada kesan bahwa keputusan pemberhentian hanya bertumpu pada kehendak pejabat. Harus ada alasan yang sah, bukti yang dapat diuji, serta prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sebab, apabila proses penegakan aturan tidak disertai keterbukaan, masyarakat bisa bertanya-tanya: apakah keputusan tersebut benar-benar demi kepentingan pemerintahan yang baik, atau masih ada persoalan yang belum dijelaskan kepada publik?
Pertanyaan itu perlu dijawab dengan fakta, bukan dengan kemarahan atau saling tuding.
Persoalan Ini Harus Dijawab dengan Transparansi
Pemkab Bangka Selatan sebaiknya menjelaskan dasar hukum pemberhentian Amrullah, jenis pelanggaran yang menjadi pertimbangan, serta tahapan pemeriksaan yang telah ditempuh, dengan tetap menghormati informasi yang dikecualikan menurut hukum.
Amrullah pun perlu diberikan ruang yang patut untuk menyampaikan klarifikasi. Jika merasa keputusan tersebut tidak sesuai hukum, ia berhak menempuh mekanisme keberatan atau upaya hukum yang tersedia.
Di sinilah pentingnya prinsip praduga tak bersalah dan pemberitaan berimbang. Tidak ada pihak yang boleh dinyatakan bersalah hanya berdasarkan dugaan, tetapi tidak ada pula pejabat yang harus kebal dari pemeriksaan hanya karena memiliki jabatan.
Masyarakat tidak membutuhkan pertunjukan saling menyalahkan. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa aturan berlaku sama bagi semua orang.
Jangan Sampai Kepercayaan Rakyat Menjadi Korban
Pemberhentian seorang kepala desa
Social Header