Opini
Oleh HATOMI
Pimpinan media sumber berita
Focusberita.com
Bercermin dari kasus yang mencuat di Lapas Cibinong, pemerintah seharusnya tidak hanya sibuk menangani kasus setelah persoalan terjadi.
Yang jauh lebih penting adalah bertanya: di mana sistem pengawasannya sebelum kasus itu mencuat?
Lapas adalah bagian dari sistem penegakan hukum. Di balik temboknya terdapat warga binaan, petugas, anggaran negara, serta berbagai aktivitas yang membutuhkan pengawasan ketat.
Jangan sampai tembok tinggi lapas Juga berfungsi untuk menahan pengawasan dari pihak luar.
Karena itu, pengawasan tidak boleh hanya bersifat formalitas.
Jangan sampai pemeriksaan hanya menghasilkan laporan yang terlihat rapi di atas kertas, sementara persoalan sebenarnya baru diketahui setelah menjadi konsumsi publik.
Sudah waktunya pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola lembaga pemasyarakatan.
Kalau perlu, dilakukan pemeriksaan komprehensif setiap tiga bulan sekali.
Bukan sekadar memeriksa administrasi, tetapi memeriksa seluruh aspek: keamanan, pelayanan warga binaan, kedisiplinan petugas, pengelolaan anggaran, fasilitas, prosedur kerja, hingga potensi penyalahgunaan kewenangan.
Dan satu hal yang sangat penting:
PENGAWASAN JANGAN HANYA DILAKUKAN OLEH ORANG DALAM!
Pengawasan internal tetap diperlukan.
Tetapi ruang pengawasan eksternal juga harus diperkuat melalui mekanisme yang resmi dan sesuai kewenangan.
Unsur masyarakat sipil, lembaga pengawas, APH, dan pers dapat dilibatkan sesuai fungsi masing-masing.
Mengapa?
Karena semakin tertutup sebuah sistem, semakin sulit publik mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalamnya.
Media tidak meminta kewenangan untuk memeriksa lapas.
LSM bukan meminta kewenangan menjadi aparat.
APH pun memiliki kewenangannya sendiri.
Tetapi semuanya dapat menjadi bagian dari kontrol sosial dan pengawasan yang transparan, sepanjang dilakukan berdasarkan hukum, prosedur, serta prinsip verifikasi.
Jika ditemukan dugaan pelanggaran hukum, jangan berhenti pada teguran internal.
Kalau memang terdapat unsur pidana dan bukti yang cukup, proses hukum harus berjalan.
Tidak boleh ada prinsip:
“Karena ini urusan internal, maka selesai secara internal.”
Kalau menyangkut dugaan tindak pidana, maka hukum harus menjadi panglima.
Namun kita juga harus adil.
Jangan karena ada satu kasus, kemudian semua petugas lapas dianggap bermasalah.
Tidak!
Justru petugas yang bekerja baik harus dilindungi dan dihargai.
Yang harus diperangi adalah celah dalam sistem yang memungkinkan terjadinya penyimpangan.
Sebab persoalannya bukan semata-mata siapa yang melakukan.
Pertanyaan yang lebih besar adalah:
MENGAPA BISA TERJADI?
SIAPA YANG MENGAWASI?
SEJAUH MANA PENGAWASAN BERJALAN?
DAN APA YANG DILAKUKAN KETIKA TANDA-TANDA PENYIMPANGAN MULAI TERLIHAT?
Inilah pertanyaan yang harus dijawab secara terbuka.
Pemerintah jangan menunggu persoalan menjadi viral baru bergerak.
Pengawasan yang baik adalah pengawasan yang mampu mencegah sebelum masalah membesar.
Kalau memang diperlukan, lakukan pemeriksaan mendadak secara berkala.
Periksa sistemnya.
Periksa prosedurnya.
Periksa pengawasannya.
Periksa pengelolaannya.
Dan yang paling penting, periksa apakah aturan benar-benar berjalan atau hanya menjadi dokumen yang tersimpan rapi.
Karena kita tidak membutuhkan lembaga pemasyarakatan yang hanya terlihat tertib dari luar.
Kita membutuhkan lembaga pemasyarakatan yang tertib dalam sistem, bersih dalam tata kelola, profesional dalam pelayanan, dan kuat dalam pengawasan.
Tembok lapas boleh tinggi.
Tetapi pengawasan publik dan supremasi hukum harus lebih tinggi.
Kasus apa pun yang terjadi di balik tembok lembaga pemasyarakatan hendaknya menjadi pelajaran.
Jangan menunggu kasus berikutnya baru melakukan evaluasi.
Karena negara yang serius membangun sistem hukum bukan hanya tegas ketika pelanggaran terjadi.
Negara yang serius adalah negara yang mampu membangun sistem agar pelanggaran dapat dicegah sejak awal.
Social Header