Oleh HATOMI
Pimpinan media sumber berita
Focusberita.com
Masyarakat tentu patut bertanya ketika proyek jalan yang menelan anggaran ratusan miliar rupiah, dibangun dengan berbagai metode modern, mulai dari penggunaan mortar foam, hingga mendapat pendampingan teknis dari lembaga geoteknik dan struktur, namun dalam waktu yang belum terlalu lama justru sudah menunjukkan gejala keretakan.
Pertanyaan publik ini bukan untuk mencari kambing hitam, melainkan mencari jawaban yang jujur dan bertanggung jawab. Sebab setiap rupiah dalam proyek tersebut bukan uang pribadi, melainkan uang negara yang berasal dari rakyat.
Apalagi jika jalur antara Jeriji–Bikang memang melewati kawasan lembah dan daerah dengan karakter tanah yang memiliki tantangan tinggi, maka publik juga berhak mengetahui:
apakah sejak awal desain konstruksinya sudah benar-benar menyesuaikan kondisi lapangan?
Ataukah ada faktor lain yang belum diantisipasi secara maksimal?
Teknologi secanggih apa pun bukan jaminan mutlak bila penerapannya tidak tepat terhadap karakter wilayah.
Jangan sampai penggunaan istilah-istilah teknis yang rumit hanya menjadi kemasan mewah, sementara hasil di lapangan justru menimbulkan tanda tanya.
Sebagian masyarakat bahkan mulai menilai, apabila kawasan tersebut memang memiliki risiko pergerakan tanah yang tinggi karena melintasi lembah sungai, apakah konsep konstruksi berupa jembatan bentang tinggi atau elevated structure seperti yang banyak diterapkan di sejumlah wilayah lain justru lebih layak dipertimbangkan dibanding terus melakukan penanganan berulang.
Namun perlu ditegaskan, terlalu dini untuk langsung menunjuk pihak tertentu sebagai pihak yang bersalah.
Apakah PPK, kontraktor pelaksana, konsultan perencana, pengawas, atau pihak pendamping teknis — semua memiliki peran dan tanggung jawab sesuai kewenangannya masing-masing.
Menyalahkan satu pihak tanpa hasil evaluasi dan audit teknis yang jelas bukan sikap yang bijak.
Yang lebih penting sekarang adalah transparansi.
Masyarakat perlu diberikan penjelasan terbuka: apa penyebab keretakan tersebut, sejauh mana tingkat risikonya, dan langkah apa yang akan dilakukan agar masalah yang sama tidak terus berulang.
Sebab yang dikhawatirkan masyarakat bukan sekadar retaknya aspal atau badan jalan. Yang lebih mengkhawatirkan adalah jika yang mulai retak justru kepercayaan publik terhadap kualitas pembangunan itu sendiri.
Dan ketika proyek bernilai ratusan miliar mulai menimbulkan pertanyaan, maka kritik bukanlah serangan.
Kritik adalah bentuk pengawasan agar pembangunan benar-benar berdiri di atas kualitas, bukan sekadar berdiri di atas anggaran.
Social Header