Oleh HATOMI
Pimpinan Media Sumber Berita
Focusberita com
Sorotan publik semakin tajam ketika kendaraan dinas yang seharusnya menjadi fasilitas negara untuk melayani rakyat, justru berubah fungsi menjadi alat kepentingan pribadi.
Lebih ironis lagi kadang praktik mengganti plat merah menjadi plat hitam seolah menjadi “trik sunyi” untuk mengaburkan penyalahgunaan itu dari mata publik.
Pertanyaannya sederhana tapi menggigit:
bolehkah kendaraan dinas dipakai untuk kepentingan pribadi?
Jawabannya tegas: tidak boleh.
Kendaraan dinas dibeli dari uang rakyat, dari pajak yang dipungut dengan susah payah. Maka penggunaannya pun harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan, bukan gaya hidup pejabat.
Ketika kendaraan itu dipakai untuk urusan keluarga, bisnis pribadi, atau bahkan sekadar kenyamanan di luar tugas, maka di situlah garis etika dilanggar.
Lebih parah lagi ketika plat merah diganti menjadi plat hitam. Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi mengandung niat tersembunyi: menghindari pengawasan, menyamarkan identitas, dan membuka ruang penyalahgunaan yang lebih luas. Ini bukan lagi soal kelalaian, melainkan indikasi kesadaran untuk menutup-nutupi.
Dalam perspektif hukum dan tata kelola pemerintahan, tindakan ini berpotensi masuk ke dalam penyalahgunaan wewenang dan penggelapan fasilitas negara. Negara tidak memberikan fasilitas untuk disamarkan, apalagi diprivatisasi secara diam-diam.
Publik berhak marah....
Publik berhak bertanya.....
Dan publik berhak mendapatkan jawaban yang jujur.....
Jika pejabat tidak mampu menjaga amanah sekecil penggunaan kendaraan dinas, bagaimana mungkin mereka dipercaya mengelola amanah yang lebih besar?
Sudah saatnya pengawasan diperketat, sanksi ditegakkan tanpa pandang bulu, dan budaya “memiliki fasilitas negara seolah milik pribadi” dihentikan.
Jabatan bukan tiket untuk menikmati kemewahan terselubung, melainkan tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan kepada masyarakat.
Karena pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar kendaraan, tetapi integritas.
Social Header