Ketua PJS Babel Rikky Fermana Ancam Tempuh Praperadilan Jika Wartawan BN16 Bangka Dijadikan Tersangka.
Bangka Selatan Focusberita.com Kebebasan pers kembali diuji. Ketika seorang wartawan mulai dibidik dan terancam dijadikan tersangka.
Publik patut bertanya:
apakah ini murni penegakan hukum, atau ada upaya membungkam suara kritis?
Ketua Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Bangka Belitung, Rikky Fermana, dengan tegas menyatakan akan menempuh langkah praperadilan apabila wartawan media BN16 Bangka ditetapkan sebagai tersangka tanpa dasar hukum yang kuat dan objektif.
Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Dalam negara demokrasi, wartawan bukan musuh negara. Wartawan adalah mata dan telinga publik. Jika kerja jurnalistik mulai dipidanakan hanya karena pemberitaan dianggap mengganggu pihak tertentu, maka itu adalah alarm keras bahaya bagi kebebasan pers di negeri ini.
Rikky Fermana menilai, aparat penegak hukum harus benar-benar berhati-hati dan profesional dalam menangani perkara yang melibatkan insan pers. Sebab, Undang-Undang Pers sudah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa pemberitaan melalui hak jawab, hak koreksi, dan Dewan Pers — bukan langsung menyeret wartawan ke ranah pidana.
“Kalau wartawan bekerja sesuai kode etik dan menjalankan tugas jurnalistik, jangan dipaksakan menjadi kriminal. Jangan sampai hukum dipakai sebagai alat menakut-nakuti pers,” tegas Rikky.
Ancaman praperadilan itu menjadi sinyal keras bahwa kalangan pers tidak akan tinggal diam jika ada dugaan kriminalisasi terhadap jurnalis. Sebab ketika wartawan dibungkam, yang sesungguhnya kehilangan suara adalah rakyat.
Hari ini mungkin wartawan BN16 Bangka yang diperiksa. Besok bisa saja media lain. Jika situasi seperti ini dibiarkan, maka lambat laun lahirlah ketakutan di ruang redaksi. Wartawan takut menulis. Media takut mengkritik. Dan ketika kritik mati, kekuasaan bisa berjalan tanpa kontrol.
Pers bukan alat kekuasaan. Pers adalah pilar demokrasi.
Karena itu publik menunggu: apakah aparat berdiri tegak di atas hukum dan keadilan, atau justru memberi kesan bahwa kritik harus dibalas dengan proses pidana?
Jangan sampai hukum kehilangan marwah hanya karena dipakai untuk membungkam suara yang berbeda. (Hatomi)
Social Header