Oleh H.HATOMI
Pimpinan Media Sumber Berita
Focusberita.com
Di atas kertas, proyek pemerintah daerah selalu dipromosikan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Anggaran digelontorkan, pembangunan berjalan, dan angka-angka dipoles seolah mencerminkan kemajuan. Namun di balik itu, terselip sebuah pertanyaan mendasar:
untuk siapa sebenarnya proyek ini bekerja?
Ketika proyek Pemda justru dikerjakan oleh perusahaan dari luar daerah, dengan tenaga kerja yang juga didominasi dari luar, maka yang terjadi bukanlah pertumbuhan—melainkan pengeringan ekonomi lokal secara sistematis.
Uang daerah, yang bersumber dari pajak dan hak rakyat, tidak berputar di tengah masyarakat. Ia hanya singgah sebentar, lalu mengalir keluar bersama keuntungan perusahaan dan upah tenaga kerja yang tidak tinggal di daerah tersebut.
Ini bukan pembangunan yang menumbuhkan—ini adalah kebocoran yang dilegalkan oleh sistem.
Lebih ironis lagi, masyarakat lokal hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri. Di saat alat berat bekerja dan proyek berjalan, kesempatan kerja justru tertutup bagi warga sekitar. Harapan akan peningkatan kesejahteraan berubah menjadi kekecewaan yang terpendam.
Negara, melalui Pemda, seharusnya hadir bukan hanya sebagai pemberi proyek, tetapi sebagai pengatur arah manfaat. Ketika tidak ada kewajiban yang tegas untuk melibatkan tenaga kerja lokal, tidak ada porsi bagi pengusaha daerah, maka negara telah abai terhadap fungsi keadilan distributif.
Lebih jauh, praktik ini berpotensi menciptakan ketergantungan jangka panjang. Daerah menjadi pasar proyek, bukan pelaku pembangunan. Kapasitas lokal tidak tumbuh, pengalaman tidak terbangun, dan pada akhirnya, setiap proyek besar akan selalu “menunggu” pihak luar.
Ini bukan sekadar persoalan teknis pengadaan. Ini adalah soal keberanian politik dan ketegasan regulasi. Apakah Pemda berpihak pada pertumbuhan ekonomi daerahnya sendiri, atau sekadar menjadi perantara anggaran yang dinikmati pihak luar?
Sudah saatnya kebijakan dirombak dengan prinsip yang jelas dan mengikat: proyek daerah harus memberi manfaat nyata bagi daerah. Keterlibatan tenaga kerja lokal bukan pilihan, melainkan kewajiban.
Kemitraan dengan pengusaha lokal bukan formalitas, melainkan keharusan. Dan setiap rupiah yang keluar dari kas daerah harus kembali dalam bentuk kesejahteraan masyarakatnya.
Jika tidak, maka pembangunan hanya akan menjadi panggung sandiwara: megah di permukaan, tetapi kosong dalam makna.
Dan di situlah kita harus jujur mengakui—bahwa yang tumbuh bukanlah ekonomi daerah, melainkan ilusi tentangnya.
Social Header