Oleh H.HATOMI
Pimpinan media sumber berita
Focusberita.com
Mutasi pejabat adalah hal biasa dalam institusi penegak hukum. Itu bagian dari mekanisme organisasi, pembinaan karier, dan kebutuhan struktural.
Tapi mutasi juga bisa menjadi tanda tanya besar ketika terjadi di saat yang “tidak biasa”.
Publik Bangka Selatan hari ini dibuat bertanya-tanya.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bangka Selatan, yang baru menjabat seumur jagung, tiba-tiba dimutasi.
Padahal dalam waktu singkat, ia disebut sedang gencar melakukan langkah-langkah penegakan hukum, khususnya terkait dugaan praktik mafia tanah yang selama ini menjadi momok dan luka lama masyarakat.
Pertanyaannya bukan soal mutasinya.
Pertanyaannya: mengapa sekarang?
Mafia Tanah: Kejahatan Sunyi yang Membunuh Hak Rakyat
Mafia tanah bukan kejahatan kecil. Ini kejahatan yang sering berjalan halus, rapi, dan penuh “orang kuat”.
Korban mafia tanah bukan hanya pemilik lahan. Korbannya adalah rakyat kecil yang tiba-tiba kehilangan hak, kehilangan sertifikat, kehilangan warisan, bahkan kehilangan masa depan.
Dan saat seorang penegak hukum mulai menyentuh wilayah ini, biasanya akan muncul gelombang besar: tekanan, bisikan, lobi, hingga serangan balik.
Karena mafia tanah bukan hanya soal tanah.
Mafia tanah adalah soal uang besar.
Mutasi Cepat, Publik Wajar Curiga
Ketika Kajari yang sedang agresif membongkar dugaan mafia tanah tiba-tiba dimutasi dengan masa jabatan yang sangat singkat, publik tentu wajar curiga.
Apalagi Bangka Selatan bukan daerah tanpa cerita. Banyak isu agraria, konflik lahan, klaim tumpang tindih, dan persoalan tanah yang tak pernah benar-benar selesai.
Maka mutasi ini bukan sekadar rotasi jabatan.
Ini bisa dibaca sebagai sinyal:
apakah ada kekuatan yang tidak nyaman?
Tidak ada yang melarang mutasi. Namun dalam konteks kepercayaan publik, mutasi yang terjadi terlalu cepat dan pada momentum yang sensitif justru dapat memunculkan persepsi buruk.
Karena publik butuh kepastian:
Apakah ada kasus besar yang sedang berjalan?
Apakah ada tekanan dari pihak tertentu?
Apakah ada “pemain besar” yang terganggu?
Atau ini sekadar rotasi biasa tanpa kaitan apa pun?
Jangan Sampai Mutasi Menjadi “Senjata Halus”
Yang paling ditakutkan masyarakat adalah jika mutasi dijadikan alat untuk melemahkan penegakan hukum.
Jika seorang Kajari dipindahkan justru ketika mulai menyentuh kasus-kasus sensitif, maka pesan yang tertangkap oleh rakyat adalah pesan yang berbahaya:
“Jangan ganggu yang besar.”
Padahal negara harus berdiri paling depan melawan mafia tanah, bukan mundur ketika mulai panas.
Penegakan Hukum Tidak Boleh Bergantung pada Satu Orang
Kasus mafia tanah tidak boleh berhenti hanya karena pejabatnya dimutasi.
Siapa pun Kajari yang datang menggantikan, masyarakat berharap semangat pemberantasan mafia tanah harus lebih kuat, bukan lebih lemah.
Karena hukum bukan soal siapa orangnya, tetapi soal keberanian negara menegakkan keadilan.
Publik Menunggu Jawaban, Bukan Diam
Mutasi ini sah secara administrasi.
Tapi secara moral publik, mutasi ini meninggalkan pertanyaan besar.
Dan pertanyaan itu hanya bisa dijawab dengan transparansi.
Jika benar Kajari sebelumnya sedang menyentuh kasus mafia tanah, maka publik ingin memastikan:
apakah kasus itu akan terus dilanjutkan, atau sengaja diputus pelan-pelan?
Penutup
Bangka Selatan tidak kekurangan masalah. Tapi Bangka Selatan tidak boleh kehilangan harapan.
Jika penegakan hukum mulai menyentuh mafia tanah lalu tiba-tiba “dipindahkan”,
maka rakyat berhak curiga dan bertanya:
Ada apa di balik mutasi ini?
Karena kalau hukum bisa dipindahkan, maka rakyat bisa kehilangan segalanya.
Social Header