Oleh H.HATOMI
Pimpinan media Sumber Berita
Focusberita.com
Di Bangka Belitung, panggung politik kembali bergetar. Bukan karena kasus mega korupsi, bukan karena angka kemiskinan, bukan pula karena temuan BPK.
Yang mengguncang justru komentar seorang mantan napi bernama Batara, yang menyinggung soal demo ke PT Timah—bahkan menyebut-nyebut nama gubernur seolah ada skenario gelap di balik aksi massa tersebut.
Komentar itu meledak seperti petasan kecil.
Tetapi anehnya, reaksi pejabat justru seperti disambar bom.
Dari sini drama politiknya dimulai.
Ketika Pejabat Setingkat Gubernur Panik oleh Komentar Seorang Mantan Napi
Dalam banyak kasus di Indonesia, pejabat cenderung santai menghadapi kritik.
Namun kali ini—anehnya—gubernur dan mantan gubernur justru turun gelanggang, merespons keras komentar Batara seolah sedang menghadapi rival politik selevel menteri.
Ini fakta yang tidak bisa dibantah:
Komentar Batara dilontarkan dari media sosial.
Tidak ada dokumen.
Tidak ada barang bukti.
Tidak ada kesaksian pendukung.
Hanya opini verbal.
Tetapi respons pejabat justru meledak berlebihan.
Pertanyaannya menusuk:
Kenapa pejabat sebesar itu sampai gelagapan oleh tudingan yang bahkan belum terbukti?
Data psikologi politik menyebut, reaksi berlebihan adalah indikator rasa terancam.
Dan itulah yang membangun tanda tanya besar di mata publik.
Ketika Batara menyentuh seseorang isu ini, ia seperti memancing di laut yang ikannya sudah gelisah.
Itulah mengapa reaksi pejabat memunculkan pertanyaan:
Kalau tuduhan itu benar-benar kosong, mengapa pejabat terlihat sangat terganggu?
Kesalahan Fatal Pejabat:
Membesarkan Musuh yang Kecil
Ada satu hukum politik yang selalu benar:
Jangan pernah mengangkat lawan yang kecil.
Karena saat Anda meladeninya, dialah yang justru terlihat besar.
Dalam kasus ini:
Batara tidak punya jabatan.
Tidak punya partai.
Tidak punya panggung besar.
Bahkan masa lalunya sebagai mantan napi seharusnya cukup untuk membuat publik mengabaikan komentarnya.
Namun setelah pejabat merespons keras?
Nama Batara justru meroket.
Orang mulai mencari siapa dia.
Opininya dibahas di warung kopi.
Video-videonya mulai diputar ulang.
Itulah blundernya.
Batara...
Seharusnya: Dipanggil, Diperiksa, Ditertibkan — Tanpa Drama
Jika Batara dianggap melempar fitnah, ada jalur yang jauh lebih elegan:
PT Timah bisa menggugat secara resmi.
Aparat bisa meminta klarifikasi tertutup.
Atau pejabat cukup mendelegasikan persoalan ini ke protokol dan humas, tanpa perlu turun tangan sendiri.
Tetapi pejabat memilih cara paling buruk:
turun langsung, melaporkan kepolisian, dan membuka panggung drama.
Akibatnya?
Opini publik berbalik ke mereka.
Ketika Reaksi Pejabat Justru Memancing Kecurigaan
Dalam logika publik, ada kaidah sederhana:
Orang yang tidak takut → akan diam.
Orang yang tidak terlibat → akan santai.
Orang yang tidak merasa bersalah → tidak akan bereaksi keras.
Namun pejabat justru:
bereaksi cepat,
bereaksi keras,
bereaksi emosional.
Publik pun bertanya:
Apa yang membuat mereka setakut ini?
Kenapa ucapan seorang mantan napi begitu memukul saraf kekuasaan?
Apakah ada hal-hal sensitif di balik demo PT Timah?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang sekarang menyelimuti ruang publik.
Siapa yang Sebenarnya Kalah?
Batara mungkin mantan napi.
Tetapi posisi pejabat kini justru seperti:
sedang dikejar bayangan sendiri,
kehilangan wibawa,
dan kalah dalam persepsi publik.
Padahal dalam politik, persepsi sering lebih mematikan daripada fakta.
Gubernur hari ini bukan kalah secara hukum,
tetapi kalah secara narasi.
Dan kalah narasi berarti kalah di mata masyarakat.
Hukum Alam Tak Bisa Ditawar:
Siapa Menabur Angin, Akan Menuai Badai — dan Ombaknya Akan Menghantam Balik**
Ketika pejabat memilih jalan emosional, bukan jalan bijak, mereka sedang menabur angin.
Dan kini badai opini publik sudah mulai terbentuk.
Ombaknya sedang bergerak.
Dan yang paling keras biasanya menghantam pantai kekuasaan.
Social Header