"Menjaga Marwah Kepemimpinan: Ketika Pemimpin dan Wakil Tak Sejalan"

Oleh: HATOMI 

Pemimpin Redaksi Media Sumber Berita.

Bangka Selatan-focusberita.com

Dalam tatanan kenegaraan, posisi seorang pemimpin dan wakilnya dirancang sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi. 

Keduanya diharapkan berjalan seiring dalam mengemban amanah rakyat dan menunaikan tugas-tugas konstitusional dengan harmonis. 

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam praktiknya, relasi antara pemimpin dan wakil kerap mengalami dinamika, bahkan ketegangan.

Perbedaan visi, pendekatan kebijakan, hingga kepentingan pribadi dan politik sering kali menjadi pemicu ketidakharmonisan di antara mereka. 

Ini sejatinya bukan hal baru dalam dunia politik. Namun, menjadi persoalan serius ketika perbedaan itu tidak lagi dikelola secara dewasa dan internal, melainkan justru diumbar ke ruang publik melalui media massa.

Tindakan mengumbar konflik kepemimpinan ke hadapan publik, terlebih melalui saluran media, bukan hanya tidak elok dari sisi etika bernegara, tetapi juga berisiko menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. 

Rakyat membutuhkan figur pemimpin dan wakil yang solid, yang mengayomi penuh kewibawaan amanah dalam menjalankan tugasnya mampu bekerja sama dalam menyelesaikan persoalan bangsa, bukan yang saling menyalahkan atau membuka kelemahan masing-masing di ruang terbuka.

Kepemimpinan bukan panggung drama politik. Kepercayaan publik adalah modal utama dalam menjalankan roda pemerintahan. Ketika masyarakat disuguhkan ketegangan antara dua pucuk pimpinan negara, maka yang tercoreng bukan hanya nama pribadi, tetapi juga marwah lembaga, stabilitas politik, dan masa depan kebijakan yang tengah berjalan.

Seharusnya, perbedaan yang muncul bisa diselesaikan melalui jalur komunikasi internal tabayun, dengan menjunjung tinggi asas saling menghormati, loyalitas institusional, dan profesionalisme.

Apalagi sampai saling gugat, sungguh ini sangat memalukan,

Rakyat jadi gundah gulana.

Dalam rumah tangga klu antara bapak dan ibu yang ribut maka anak yang jadi tidak tenang.

Jika konflik itu terus disorot media dan dijadikan konsumsi politik, maka bukan hanya keutuhan pemerintahan yang terancam, melainkan juga kualitas demokrasi yang menjadi taruhannya.

Etika kepemimpinan menuntut kebesaran jiwa dan kedewasaan sikap. Tidak semua hal harus direspon secara terbuka, apalagi jika dampaknya berpotensi menciptakan kegaduhan nasional. 

Pemimpin dan wakil negara, apa pun latar belakang politiknya, telah mengikatkan diri dalam satu sumpah: mengutamakan kepentingan rakyat di atas segala-galanya.

Menjaga marwah kepemimpinan berarti menjaga wibawa negara. Dalam situasi apa pun, stabilitas dan keutuhan pemerintahan harus menjadi prioritas utama. 

Publik tentu dapat menilai, siapa yang benar-benar bekerja untuk rakyat, dan siapa yang terjebak dalam ambisi pribadi.

Catatan Redaksi:

Opini ini ditulis oleh [ HATOMI], Pemimpin Redaksi Media Sumber Berita.

 Isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Redaksi membuka ruang diskusi dan pandangan berbeda yang disampaikan secara santun dan bertanggung jawab.