Oleh HATOMI
Media sumber berita
Bangka Selatan focusberita.com
Kasus dugaan korupsi dalam tata niaga timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk yang merugikan negara hingga triliunan rupiah, menjadi salah satu skandal besar yang mengguncang sektor pertambangan nasional.
Kasus ini telah menyeret sejumlah pihak, dari pengusaha hingga pejabat, dan membuka mata publik terhadap praktik-praktik manipulatif yang terjadi selama bertahun-tahun.
Namun, dalam proses penegakan hukum yang tengah berlangsung, muncul kekhawatiran yang tak bisa diabaikan:
jangan sampai penanganan kasus ini hanya berhenti pada permukaan. Lebih buruk lagi, jangan sampai kasus ini hanya “berganti baju”—mengganti pelaku tanpa memperbaiki sistem. Ibarat keluar dari mulut buaya, masuk ke mulut macan.
Mengapa Harus Diwaspadai?
Penindakan terhadap kasus korupsi seharusnya menjadi pintu masuk untuk melakukan reformasi menyeluruh.
Sayangnya, sejarah kita menunjukkan bahwa tidak sedikit kasus besar yang berakhir dengan hukuman ringan, atau bahkan dengan regenerasi kekuasaan yang melanjutkan praktik serupa dalam bungkus baru. Aktor diganti, tetapi pola tetap berulang.
Jika proses hukum hanya menyasar figur-figur yang sudah kehilangan pengaruh, sementara pelaku utama tetap bebas—atau justru mendapat posisi baru dalam lingkaran kekuasaan—maka keadilan yang diharapkan publik tak akan pernah benar-benar terwujud.
Lebih dari itu, kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan negara akan terus terkikis.
Momentum Perubahan
Kasus PT Timah harus dijadikan momentum untuk membongkar sistem rente dalam industri pertambangan.
Penindakan hukum yang tegas dan transparan adalah langkah awal, tetapi tidak cukup. Pemerintah dan penegak hukum juga perlu menjamin bahwa tata kelola industri timah, dari hulu hingga hilir, dibangun di atas prinsip akuntabilitas dan keberlanjutan.
Transparansi dalam proses hukum, pengungkapan seluruh pihak yang terlibat tanpa pandang bulu, serta reformasi regulasi pertambangan yang menghilangkan celah korupsi, adalah langkah-langkah yang harus dijalankan secara konsisten.
Hanya dengan cara itu, kekayaan alam Indonesia benar-benar bisa dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Penutup
Kita tentu menyambut baik langkah hukum yang sedang berlangsung, tetapi publik tidak boleh lengah. Pengawasan masyarakat dan media harus terus mengawal proses ini agar tidak berhenti sebagai panggung sandiwara.
Sebab, jika penindakan terhadap korupsi hanya sekadar mengganti pelaku tanpa memperbaiki sistem, maka negeri ini tidak sedang menyelesaikan masalah—melainkan sekadar memindahkannya. Dan itu berarti kita hanya berpindah dari mulut buaya ke mulut macan.
Social Header