Bangka Selatan focusberita.com
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seharusnya menjadi pilar penting dalam perekonomian Indonesia, dengan tujuan untuk melayani kepentingan rakyat dan negara. Namun, kenyataan yang ada justru sering kali berbanding terbalik. BUMN, yang seharusnya menjadi kendaraan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seringkali berubah menjadi ladang subur bagi praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tinggi yang seharusnya bertanggung jawab atas pengelolaannya.
Dalam banyak kasus, BUMN justru dijadikan alat untuk memperkaya diri sendiri dan golongan tertentu. Pengelolaan yang buruk, penunjukan pejabat yang tidak profesional, serta lemahnya pengawasan seringkali menjadikan BUMN sebagai sumber keuntungan pribadi bagi sebagian kalangan yang berada di lingkaran kekuasaan. Proyek-proyek yang seharusnya bermanfaat bagi rakyat, pada kenyataannya malah disalahgunakan untuk memperkaya segelintir orang.
Ironisnya, pemerintah, yang seharusnya menjadi pengawas utama dan penjaga agar BUMN bisa berfungsi sesuai dengan amanahnya, justru terkadang terlihat membiarkan praktik korupsi ini terjadi. Bukan menjadi pengawas yang adil dan tegas, pemerintah seakan menjadi "wasit" yang membiarkan permainan kotor ini terus berlanjut. Dalam beberapa kasus, kebijakan yang diambil pemerintah justru lebih menguntungkan bagi kelompok tertentu yang memiliki kepentingan dalam pengelolaan BUMN, sementara rakyat justru tetap menjadi pihak yang dirugikan.
Korupsi yang merajalela di dalam BUMN menciptakan ketimpangan sosial yang semakin besar. Rakyat yang seharusnya merasakan manfaat dari kekayaan sumber daya alam dan ekonomi negara malah harus menderita karena pelayanan publik yang buruk dan harga barang serta jasa yang semakin mahal. BUMN yang seharusnya menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, malah menjadi sumber masalah yang semakin memperburuk keadaan.
Kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya peran masyarakat untuk terus mengawasi dan menuntut transparansi dalam pengelolaan BUMN. Tidak hanya itu, pengawasan yang lebih ketat dan reformasi dalam struktur dan sistem manajemen BUMN harus segera dilakukan untuk memastikan bahwa BUMN benar-benar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan segelintir orang yang hanya ingin mengisi kantong pribadi.
Kita lihat sendiri semua BUMN yang ada dalam negeri Kita tidak ada yang untung semua mengalami kerugian.
BUMN seharusnya menjadi milik rakyat Indonesia dan dapat mensejahterakan rakyat Indonesia berubah fungsi menjadi ladang subur bagi para koruptor dan mereka yang ingin mengeksploitasi negara demi kepentingan pribadi.
Media Sumber Berita
Focusberita.com
Penulis HATOMI
Social Header